dalamkesempatan kerja, peluang usaha, dan distribusi pendapatan, sehingga sumbangan ekonomisnya dapat dirasakan oleh masyarakat, pemerintah daerah (pajak/retribusi) maupun pemerintah pusat berupa pajak dan devisa (Damanik, 2005). KKN Kemaritiman Universitas Negeri Gorontalo periode I tahun 2020
Mengenal Redistribusi Pendapatan Masalah ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat mendapatkan perhatian khusus dari berbagai kalangan. Pemerintah sendiri telah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui berbagai program dan kebijakan, salah satunya adalah dengan memaksimalkan fungsi redistribusi pendapatan. Secara garis besar, redistribusi pendapatan bisa diartikan sebagai upaya untuk pendistribusian kembali pendapatan yang diterima masyarakat dari kalangan mampu kepada masyarakat lainnya yang berasal dari kalangan kurang mampu. Dalam hal ini pemerintah diwajibkan melakukan distribusi pendapatan nasional seperti yang sudah tercantum pada APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun informasi seputar fungsi redistribusi pendapatan, pengertian serta penjelasan lainnya akan dibahas secara lengkap melalui ulasan berikut. Pengertian Redistribusi Pendapatan Dalam buku yang ditulis oleh Harry Budi dan Tina Amelia Fungsi Strategis Pajak di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2021 dijelaskan bahwa redistribusi pendapatan merupakan salah satu fungsi yang dilakukan pemerintah dalam upaya memperluas dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Fungsi tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat sehingga bisa mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. Dengan begitu maka setiap orang bisa memperoleh standar hidup minimal. Atau dengan kata lain, redistribusi pendapatan merupakan upaya mendistribusikan pendapatan masyarakat kaya kepada golongan masyarakat kurang mampu. Pendapatan tersebut diperoleh pemerintah dari pajak maupun iuran atau pungutan lainnya yang dibayarkan masyarakat. Redistribusi pendapatan sendiri dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Sehingga pajak atau pungutan lainnya yang telah dibayarkan masyarakat tidak akan sia-sia dan menjadi salah satu bentuk investasi sosial jangka panjang. Pada dasarnya redistribusi pendapatan bisa dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah pengertian dan contoh dari masing-masing bentuk redistribusi pendapatan tersebut. 1. Redistribusi Pendapatan Vertikal Bentuk redistribusi pendapatan ini merujuk pada penyaluran uang dari golongan masyarakat mampu kepada masyarakat kurang mampu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian masyarakat dari kalangan ekonomi kuat kepada masyarakat ekonomi lemah. Adapun contoh dari redistribusi pendapatan vertikal adalah seperti berikut 1. Pajak Pajak merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal redistribusi pendapatan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis pajak yang dibayar masyarakat. Diantaranya adalah pajak kendaraan, pajak penghasilan, pajak barang mewah dan lain sebagainya. Pemberlakuan pajak sudah diatur oleh pemerintah dan sebagai warga negara yang baik harus mematuhi aturan yang berlaku, termasuk dalam hal pembayaran pajak tersebut. Fungsi alokasi pajak dapat diwujudkan dalam bentuk redistribusi pendapatan. Pembayaran pajak online lebih praktis denga e-Billing Klikpajak. Coba Sekarang! Karena pada dasarnya, pajak bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pajak sendiri menjadi salah satu sumber utama pendanaan negara sehingga memiliki arti yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan suatu negara. 2. Fungsi Pajak Pajak memiliki beberapa fungsi. Mulai dari fungsi anggaran atau budgeting, fungsi regulated atau mengatur, fungsi stabilitas hingga fungsi redistribusi. Dalam hal ini contoh fungsi pajak redistribusi pendapatan memiliki cakupan yang sangat luas. Pemerintah sendiri memiliki kewenangan menarik pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan mengelolanya untuk pembangunan serta program pemberian bantuan kepada masyarakat miskin. 3. Peran Pajak sebagai Redistribusi Ekonomi Terkait dengan fungsi redistribusi pendapatan pajak ini, peran pajak menjadi sangat penting karena menjadi salah satu implementasi ideal dari sebuah pembangunan. Pajak besar dikenakan pada masyarakat kaya dan nantinya didistribusikan kembali. Redistribusi pendapatan menunjukkan salah satu fungsi pajak dan fungsi pemerintah dalam upaya membangun sarana dan infrastruktur, memeratakan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 4. Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan salah satu program yang dilakukan perusahaan swasta kepada masyarakat melalui pemerintah. Bisa berupa program beasiswa, memberikan pendidikan, maupun meningkatkan kesehatan. Selain itu juga bisa berupa program pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan, upaya peningkatan perekonomian masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan lain sebagainya. 5. Subsidi Fungsi redistribusi pendapatan Indonesia salah satunya dengan subsidi. Dalam hal ini pemerintah memberi diskon atau penambahan modal bagi produsen. Misalnya saja subsidi pupuk bagi petani dan subsidi BBM di bidang transportasi. 6. Kredit atau Pinjaman Lunak Sebelumnya telah dijelaskan mengenai contoh fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan, CSR serta subsidi. Selain itu, pemerintah juga melakukan redistribusi pendapatan melalui pemberian pinjaman lunak bagi masyarakat yang membutuhkan. Jenis pinjaman lunak tersebut diberikan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki usaha. Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha bisa mengembangkan bisnisnya sehingga semakin maju, membuka lapangan kerja dan mensejahterakan masyarakat. 2. Redistribusi Pendapatan Horizontal Berbeda dari redistribusi vertikal, redistribusi pendapatan horizontal lebih mengacu pada bentuk penyaluran uang antar kelompok maupun antar pribadi. Dengan kata lain, pendistribusian ini sifatnya dalam lingkungan kecil atau ruang lingkup yang lebih kecil. Adapun fungsi redistribusi pendapatan horizontal antar kelompok adalah membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat lainnya dari golongan ekonomi lemah sehingga memiliki taraf kehidupan yang lebih baik. Misalnya saja komunitas peduli pendidikan yang menghimpun dana dari masyarakat mampu untuk membantu anak putus sekolah sehingga bisa melanjutkan pendidikannya. Dari kegiatan tersebut, anak-anak bisa kembali bersekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik. Contoh sederhana lainnya adalah transfer uang antar pribadi dari orang tua kepada anak atau orang dewasa kepada anak-anak. Hal ini menunjukkan adanya jaminan sosial melalui dukungan finansial orang tua kepada anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, ada pula contoh berupa kegiatan berbagi dengan sesama yang dimulai dari hal-hal kecil. Seperti membeli dagangan dari pedagang kecil, memberikan bantuan uang kepada tetangga yang membutuhkan, menengok tetangga yang sedang sakit dan lain sebagainya. Tujuan Redistribusi Pendapatan Sebelum membahas fungsi redistribusi pendapatan secara lengkap, perlu juga diketahui tentang tujuan dari pelaksanaan redistribusi pendapatan tersebut. Berdasarkan buku karya Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik tahun 1992, dijelaskan bahwa tujuan pelaksanaannya adalah seperti berikut Memberikan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk serta mengurangi adanya kesenjangan pendapatan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Mengurangi kondisi perekonomian masyarakat yang kurang merata sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Fungsi redistribusi pendapatan di atas bertujuan untuk menekan ketimpangan dan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Harapannya, masyarakat secara umum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga kondisi ekonomi yang sejahtera semakin merata. Adapun sasaran dari pelaksanaan program redistribusi pendapatan antara lain adalah bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan fakir miskin, sarana transportasi umum, dan berbagai jenis pelayanan sosial lainnya. Fungsi Redistribusi Pendapatan Sebelumnya telah dijelaskan mengenai apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan redistribusi pendapatan bagi masyarakat. Dari tujuan tersebut, masyarakat akan mendapatkan beberapa manfaat penting yang juga menjadi fungsi dari redistribusi pendapatan tersebut. Berikut ini penjelasannya 1. Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di awal telah disinggung tentang pengertian redistribusi yang bisa diartikan sebagai pendistribusian kembali pendapatan yang dikelola pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat miskin dan rentan miskin. Dengan adanya distribusi kembali pendapatan yang diperoleh dari pungutan pajak maupun jenis pungutan lainnya, maka hal itu akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan di masyarakat. Karena masyarakat miskin bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. 2. Mengurangi Kesenjangan Sosial Adanya kesenjangan sosial antara masyarakat dari kalangan ekonomi kuat dengan masyarakat dari kalangan ekonomi lemah bisa menimbulkan permasalahan sosial yang cukup kompleks. Dampak buruk dari adanya kesenjangan sosial antara lain adalah tingginya angka kriminalitas, meningkatnya angka pengangguran hingga kemiskinan yang terlihat jelas di depan mata. Kesenjangan sosial sendiri terjadi akibat adanya kondisi masyarakat yang tidak seimbang. Dengan adanya redistribusi pendapatan nasional, maka diharapkan bisa mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satunya bisa dilihat dari adanya redistribusi pendapatan berupa subsidi maupun bantuan pangan dari pemerintah. Dalam hal ini negara memberikan jaminan sosial bagi masyarakat miskin sehingga kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi dengan baik. Untuk jangka panjang, diharapkan bisa terjadi perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat sehingga bisa memperbaiki taraf hidupnya. 3. Investasi Sosial Jangka Panjang Fungsi redistribusi pendapatan ekonomi selanjutnya adalah sebagai bentuk investasi jangka panjang. Dalam hal ini pungutan seperti pajak yang dibebankan kepada masyarakat mampu akan menjadi investasi sosial jangka panjang yang menguntungkan. Mengapa bisa demikian? Karena redistribusi pendapatan tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat. Sebagai gambaran, pajak yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur. Seperti dalam pembangunan jembatan yang menghubungkan beberapa daerah yang sebelumnya terisolir sehingga bisa mengakses daerah lainnya untuk kegiatan ekonomi yang lebih baik. Hal ini tentu saja akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat tersebut. Contoh fungsi redistribusi pendapatan sebagai investasi jangka panjang lainnya adalah pembangunan gedung sekolah di daerah tertinggal. Hal ini akan membuat anak-anak di daerah tertinggal yang merupakan generasi penerus bangsa lebih mudah mengakses pendidikan. Dengan bekal pendidikan yang baik tentu generasi muda akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperbaiki kesejahteraan keluarganya. Contoh lainnya juga bisa dilihat dari redistribusi pendapatan di bidang kesehatan. Dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, maka masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. Kondisi badan yang sehat tentu akan meningkatkan produktivitas sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. 4. Memperluas Pemerataan Kesejahteraan Fungsi redistribusi pendapatan Indonesia diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya redistribusi pendapatan dari pemerintah, maka hal itu akan membantu memperluas pemerataan kesejahteraan. Pemerataan kesejahteraan yang terjadi di masyarakat akan sangat efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi. Seperti yang diketahui, kesenjangan sosial muncul akibat adanya perbedaan status sosial, perbedaan pendapatan yang sangat mencolok dan lainnya. Program untuk Meningkatkan Fungsi Redistribusi Pendapatan Untuk mewujudkan pelaksanaan redistribusi pendapatan secara maksimal dan berkesinambungan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi. Diantaranya adalah melalui beberapa program seperti dalam penjelasan berikut ini 1. Program Jaminan Sosial Kebutuhan Dasar Masyarakat Kurang Mampu Langkah awal yang dilakukan sebagai upaya untuk pemerataan pendapatan adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu. Diantaranya meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, akses kesehatan hingga pendidikan. Adapun strategi pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan melalui beberapa program sosial seperti berikut BLT Bantuan Langsung Tunai sebagai upaya untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. BTB Bantuan Tunai Bersyarat atau PKH Program Keluarga Harapan sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat miskin. Jaminan Sosial agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. BOS Bantuan Operasional Sekolah sebagai upaya pendanaan operasional satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar. Beasiswa pendidikan sebagai upaya untuk memberikan jaminan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagai upaya untuk menjamin masyarakat miskin agar tetap sehat dan produktif. Fungsi redistribusi pendapatan kepada masyarakat berupa pelaksanaan strategi pemenuhan kebutuhan dasar tersebut diharapkan bisa memaksimalkan program pemerataan pendapatan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, maka tingkat kesenjangan sosial bisa diturunkan. 2. Program Kredit Lunak Serta Kredit Berbasis Komunitas Seperti yang diketahui, pemerintah telah meluncurkan program KUR Kredit Usaha Rakyat sejak 5 November 2007 sebagai salah satu upaya untuk memeratakan pendapatan. Khususnya bagi masyarakat yang memiliki usaha skala mikro dan usaha kecil. Pemberian kredit lunak tersebut juga sekaligus memudahkan para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan pinjaman modal yang selama ini terkendala aturan perbankan. Melalui program tersebut, pemerintah menitipkan Rp1,4 triliun dari APBN pada lembaga penjaminan. Melalui pelaksanaan program kredit lunak diharapkan bisa membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah sehingga mampu mandiri melalui kewirausahaan yang dikembangkan. Hal ini juga sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. 3. Program Pengembangan Usaha dan Industri Kecil Selain meluncurkan program KUR bagi usaha menengah dan mikro, pemerintah juga meluncurkan program pemberdayaan UMKM melalui PNPM atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Pelaksanaan program tersebut diharapkan bisa mempercepat dan memaksimalkan upaya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain itu juga diharapkan bisa menanggulangi kemiskinan serta memperluas kesempatan kerja di berbagai wilayah pedesaan. Pengembangan usaha menengah dan skala kecil sendiri sangat penting untuk dilaksanakan karena beberapa alasan seperti berikut Usaha menengah dan kecil akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpengaruh positif terhadap kebutuhan tenaga kerja yang meningkat serta mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat. UMKM akan berpengaruh pada peningkatan fungsi redistribusi pendapatan dalam bidang pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam lokal. Hal ini turut berdampak pada pemerataan pembangunan dan menurunnya diskriminasi spasial. Pemerataan pendapatan melalui program pemberdayaan UMKM sangat kompetitif dan tidak ada sistem monopoli yang menguasai. Sehingga diharapkan bisa melibatkan banyak tenaga kerja serta meningkatkan daya beli masyarakat. 4. Program CSR dengan Melibatkan Pihak Swasta Program CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan salah satu program sosial yang melibatkan pihak swasta dalam upaya pemerataan pendapatan. Melalui program tersebut diharapkan kalangan masyarakat bawah bisa terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Selain itu, perusahaan juga diharapkan bisa mendistribusikan sekian persen laba bersihnya untuk mendukung berbagai macam kegiatan sosial. Sehingga bisa menjadi indikator tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kondisi masyarakat kurang mampu di sekitarnya. Alternatif Praktik untuk Meningkatkan Fungsi Redistribusi Pendapatan Selain pelaksanaan 4 program yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah juga mengupayakan alternatif praktik untuk meningkatkan redistribusi pendapatan. Adapun pelaksanaannya dilakukan melalui dua kebijakan seperti berikut 1. Subsidi Dalam kebijakan pemberian subsidi, pemerintah menerapkan kebijakan berupa potongan harga maupun tambahan modal yang diberikan kepada produsen. Sebagai gambaran, pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada petani agar bisa menekan biaya produksi. Sementara di sisi lain, pemerintah juga memberikan subsidi BBM bagi masyarakat dari kalangan menengah bawah sebagai upaya untuk menekan biaya transportasi. Kebijakan pemberian subsidi ini diharapkan bisa memaksimalkan upaya pemerataan pendapatan. 2. Pengenaan Pajak Pajak bisa diartikan sebagai pungutan wajib yang harus dibayarkan rakyat kepada negara yang berhubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga pembelian barang dan lain sebagainya. Pajak dibayarkan untuk keperluan negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu fungsi pajak adalah redistribusi. Hal ini berkaitan dengan peran penting negara dalam menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat, maka negara harus mampu mendistribusikan anggaran sesuai tujuan. Dalam hal ini pajak berperan sebagai redistribusi ekonomi yang penarikannya dibebankan pada kelompok masyarakat mampu yang mendapatkan untung besar dari perekonomian. Seperti misalnya pajak penghasilan dan PPN atau pajak badan usaha. Kelola pajak badan usaha dengan aplikasi pajak tahunan badan dari Klikpajak. Coba Sekarang! Dalam menjalankan fungsi redistribusi pendapatan, pajak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Pajak besar dibebankan kepada masyarakat kaya dan dananya dikelola negara untuk pembangunan dan jaminan sosial masyarakat miskin. Meski begitu masyarakat kaya bukannya tidak mendapatkan manfaat redistribusi pendapatan sama sekali, karena pengenaan pajak juga disertai dengan pemberian izin usaha. Sehingga pengusaha yang taat pajak akan mendapatkan citra positif dari masyarakat dan pemerintah. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang menjangkau berbagai wilayah juga akan sangat menguntungkan para pelaku bisnis sehingga bisa mendistribusikan produk usahanya secara maksimal.

Strukturpendapatan negara didominasi sumber-sumber penerimaan dari pos-pos perpajakan, karena Pemerintah lebih memfokuskan menggali sumber-sumber dana di dalam negeri dan menghindari utang luar negeri. itulah maka pada APBN 2011 hibah memiliki jumlah yang paling sedikit daripada sumber pendapatan Negara lainnya.

REDISTRIBUSI pendapatan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi masalah kesenjangan ekonomi. Penanggulangannya lewat pendapatan dari kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu dengan cara pungutan-pungutan atau pajak. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dari jaminan sosial yang menjadi kewajiban negara kepada masyarakat. Berikut penjelasan detail tentang redistribusi pendapatan. Apa yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan? Dalam buku yang ditulis oleh Harry Budi dan Tina Amelia Fungsi Strategis Pajak di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2021 dijelaskan bahwa redistribusi pendapatan merupakan salah satu fungsi yang dilakukan pemerintah dalam upaya memperluas dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, redistribusi pendapatan merupakan upaya mendistribusikan pendapatan masyarakat kaya kepada golongan masyarakat kurang mampu. Pendapatan tersebut diperoleh pemerintah dari pajak maupun iuran atau pungutan lain yang dibayarkan masyarakat. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Jadi, pajak atau pungutan lain yang telah dibayarkan masyarakat tidak akan sia-sia dan menjadi salah satu bentuk investasi sosial jangka panjang. Bentuk-bentuk redistribusi pendapatan Pada dasarnya redistribusi pendapatan bisa dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Untuk lebih jelas, berikut pengertian dan contoh dari masing-masing bentuk redistribusi pendapatan tersebut. Berikut contoh dari redistribusi pendapatan vertikal. a. Pajak. Pajak merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal redistribusi pendapatan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis pajak yang dibayar masyarakat antara lain pajak kendaraan, pajak penghasilan, dan pajak barang mewah. Pemberlakuan pajak sudah diatur oleh pemerintah dan sebagai warga negara yang baik harus mematuhi aturan yang berlaku, termasuk dalam hal pembayaran pajak tersebut. Fungsi alokasi pajak dapat diwujudkan dalam bentuk redistribusi pendapatan. Karena pada dasarnya, pajak bertujuan mencapai kesejahteraan bersama. Pajak menjadi salah satu sumber utama pendanaan negara sehingga memiliki arti yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan suatu negara. Pajak memiliki beberapa fungsi mulai dari anggaran atau budgeting, regulated atau mengatur, stabilitas, hingga redistribusi. Dalam hal ini contoh fungsi pajak redistribusi pendapatan memiliki cakupan yang sangat luas. Pemerintah memiliki kewenangan menarik pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan mengelolanya untuk pembangunan serta program pemberian bantuan kepada masyarakat miskin. Terkait dengan fungsi redistribusi pendapatan pajak, peran pajak menjadi sangat penting karena menjadi salah satu implementasi ideal dari pembangunan. Pajak besar dikenakan kepada masyarakat kaya dan nanti didistribusikan kembali. Redistribusi pendapatan menunjukkan salah satu fungsi pajak dan fungsi pemerintah dalam upaya membangun sarana dan infrastruktur, memeratakan pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. b. Corporate social responsibility. Corporate social responsibility atau CSR merupakan salah satu program yang dilakukan perusahaan swasta kepada masyarakat melalui pemerintah. Ini bisa berupa program beasiswa, memberikan pendidikan, maupun meningkatkan kesehatan. Selain itu dapat berupa program pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan, upaya peningkatan perekonomian masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. c. Subsidi. Salah satu redistribusi pendapatan Indonesia yaitu subsidi. Dalam hal ini pemerintah memberi diskon atau penambahan modal bagi produsen. Misalnya saja subsidi pupuk bagi petani dan subsidi BBM di bidang transportasi. d. Kredit atau pinjaman lunak. Sebelumnya dijelaskan mengenai contoh fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan, CSR, serta subsidi. Selain itu, pemerintah melakukan redistribusi pendapatan melalui pemberian pinjaman lunak bagi masyarakat yang membutuhkan. Jenis pinjaman lunak tersebut diberikan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki usaha. Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha bisa mengembangkan bisnisnya sehingga semakin maju, membuka lapangan kerja, dan menyejahterakan masyarakat. Berbeda dari redistribusi vertikal, redistribusi pendapatan horizontal lebih mengacu pada bentuk penyaluran uang antar kelompok maupun antarpribadi. Dengan kata lain, pendistribusian ini dalam lingkungan kecil atau ruang lingkup yang lebih kecil. Adapun fungsi redistribusi pendapatan horizontal antarkelompok yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat lain dari golongan ekonomi lemah sehingga memiliki taraf kehidupan yang lebih baik. Misalnya saja komunitas peduli pendidikan yang menghimpun dana dari masyarakat mampu untuk membantu anak putus sekolah sehingga bisa melanjutkan pendidikannya. Dari kegiatan tersebut, anak-anak bisa kembali bersekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik. Contoh sederhana lain yaitu transfer uang antarpribadi dari orangtua kepada anak atau orang dewasa kepada anak-anak. Hal ini menunjukkan ada jaminan sosial melalui dukungan finansial orangtua kepada anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, ada contoh berupa kegiatan berbagi dengan sesama yang dimulai dari hal-hal kecil seperti membeli dagangan dari pedagang kecil, memberikan bantuan uang kepada tetangga yang membutuhkan, dan menengok tetangga yang sedang sakit. OL-14
OTONOMIDAERAH. A. Pengantar. Didalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 secara eksplisit ditegaska bahwa "negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik". Hal ini jelas mengindikasikan bahwa meskipun indonesia dengan luas wilayah l5.193.250 km² yang terdiri atas 17.508 pulau dan lautan, indonesia adalah negara yang satu. - Dalam suatu negara baik maju maupun berkembang, kondisi ekonomi masyarakat tidak akan selalu sama rata. Ada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, kelompok masyarakat berpendapatan rata-rata, dan kelompok masyarakat berpendapatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari tingkat pendapatannya, berarti ada masyarakat yang sejahtera dan ada yang kurang sejahtera. Pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada kelompok masyarakat miskin, baik berasal dari pajak atau pungutan-pungutan lainnya disebut redistribusi. Hal ini dilakukan pemerintah untuk meminimalkan terjadinya kesenjangan sosial dan menyetarakan kesejahteraan rakyat dengan cepat serta efektif. Baca juga Pendapatan Per Kapita, Pendapatan Nasional yang Dibagi Jumlah Penduduk Dilansir dari BCcampus Open Publishing, pengertian lain redistribusi adalah distribusi kembali pendapatan masyarakat berpenghasilan lebih tinggi ke masyarakat berpenghasilan lebih rendah. Jenis redistribusi menurut aliran dananya dibedakan menjadi dua yaitu Redistribusi vertikal, distribusi kembali dana dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin. Redistribusi horizontal, distribusi kembali uang dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Contoh Redistribusi Berikut beberapa contoh redistribusi pendapatan nasional, yaitu Pajak Pajak adalah contoh redistribusi yang dilakukan oleh seluruh pemerintah di dunia. Pajak memiliki regulasi di mana masyarakat dengan penghasilan tinggi akan membayar pajak lebih besar dan hasil pajak akan dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Pajak berfungsi mendanai pengeluaran negara dan pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan sosial, serta program bantuan pemerintah lainnya.

gantunglagi kepada pemerintah pusat. Menurut McLean (2005), pemerintah daerah seharusnya di-biayai sebanyak mungkin melalui pajak dan semi-nimal mungkin dari dana hibah pemerintah pusat. Lebih lanjut, McLean (2005) menyatakan bah-wa hal ini adalah 'utopian'1 untuk mengganggap dana hibah dari pemerintah pusat bisa dihilang-kan.

Ilustrasi redistribusi pendapatan. Foto Redistribusi PendapatanIlustrasi kesenjangan sosial di kota dan desa. Foto Redistribusi PendapatanIlustrasi redistribusi pendapatan. Foto Redistribusi PendapatanRedistribusi Pendapatan NasionalIlustrasi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan sebagai redistribusi pendapatan nasional. Foto Redistribusi PendapatanManfaat Redistribusi PendapatanIlustrasi manfaat redistribusi pendapatan. Foto
Datasetini berisi tentang rincian realisasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) Kabupaten Pekalongan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat XLSX. Tahun 2018 Explore Preview Download Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat CSV. Tahun 2018 Explore Preview
Berbagai usaha dalam pembangunan dari sejak zaman kemerdekaan sampai pada saat ini telah menunjukkan hasil-hasil pembangunan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari besarnya pendapatan nasional yang dimiliki oleh Indonesia. Tetapi pendapatan nasional yang besar tersebut tidak diiringi dengan distribusi yang merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Kesenjangan sosial dan ekonomi masih terlihat jelas antara penduduk yang kaya dengan penduduk yang masih dalam kemiskinan. 1. Pengertian Redistribusi Pendapatan Secara umum pengertian dari redistribusi pendapatan yaitu upaya untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok masyarakat yang kaya kepada kelompok masyarakat yang miskin dengan cara pungutan-pungutan atau pajak. Upaya redistribusi pendapatan merupakan bentuk dari jaminan sosial yang menjadi kewajiban negara kepada masyarakatnya. Program jaminan sosial seperti ini haruslah mempunyai manfaat yang menguntungkan sebagai sebuah investasi sosial untuk jangka panjang kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh solidaritas sosial dan redistribusi pendapatan. Bentuk redistribusi pendapatan bisa dibagi dua yaitu sebagai berikut. a. Redistribusi Horizontal Penyebutan redistribusi dilakukan oleh orang per orang yang mempunyai tingkat sosial yang sama. Dari distribusi ini bisa juga dilakukan dari satu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat yang lain yang mempunyai taraf kehidupan yang sama. Contohnya misalnya orang tua yang memberikan jaminan sosial kepada anaknya, orang sakit yang membayar jaminan sosial ketika dia sehat, dan seorang pensiunan mendapatkan jaminan sosial dari dana pensiun yang dia bayarkan setiap bulan ketika masih bekerja. b. Redistribusi Vertikal Redistribusi ini merupakan bentuk transfer materi atau uang yang berasal dari orang yang kaya kepada orang yang lebih miskin. Hal ini terlihat jika warga yang mempunyai ekonomi lebih tinggi bisa membantu warga yang mempunyai ekonomi lebih rendah misalnya pemberian modal usaha dari orang kaya kepada orang miskin sehingga diharapkan bisa mengurangi kesenjangan sosial. 2. Program Redistribusi untuk Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia Untuk mewujudkan redistribusi pendapatan sebagai upaya dalam memeratakan pembangunan, pemerintah melaksanakan berbagai strategi dalam bentuk program-program sebagai berikut. a. Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat Bawah Kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada kalangan menengah ke bawah adalah sandang, pangan, dan papan sekaligus juga memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dasar itu, pemerintah memberikan beberapa bantuan, antara lain Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Pangan, LPG, listrik dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan pemerintah juga memberikan program Bantuan Operasional Sekolah atau BOS yang bisa memberikan jaminan terselenggaranya pendidikan yang murah yang bisa dijangkau oleh masyarakat tingkat bawah. Dalam bidang kesehatan pemerintah juga meluncurkan BPJS Kesehatan, JKN, dan Kartu Indonesia Sehat KIS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan merupakan lembaga atau badan pengelola yang menjalankan jaminan sosial di bidang kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional JKN merupakan program jaminan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Kartu Indonesia Sehat KIS merupakan pengembangan kartu keanggotaan BPJS Kesehatan yang disertai dengan beberapa perubahan seperti tambahan cakupan layanan dan perluasan wilayah penggunaan, serta beberapa perubahan lainnya. b. Program Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis Komunitas Pinjaman atau kredit lunak adalah fasilitas pinjaman dengan syarat-syarat pelunasan ringan, tingkat suku bunga rendah, dan berjangka waktu panjang. Pada tanggal 5 November 2007 telah diresmikan program Kredit Usaha Rakyat KUR. KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi UMKMK di bidang usaha produktif dan layak feasible, namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan. Tujuan program KUR adalah mengakselerasi percepatan pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut 1 Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, danKoperasi UMKMK. 2 Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan Koperasi kepada Lembaga Keuangan. 3 Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Usaha yang bisa mendapatkan KUR adalah 1 Usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. 2 Usaha layak adalah usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/marjin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR. 3 Belum Bankable adalah UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari Bank, seperti dalam penyediaan agunan. Yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi adalah sebagai berikut. 1 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 2 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 3 Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 4 Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. c. Pengembangan Usaha atau Industri Kecil Usaha Kecil dan Menengah UKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah. Begitu juga dengan negara Indonesia, UKM memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM juga sangat membantu pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru. Usaha kecil perlu dikembangkan dengan alasan sebagai berikut. 1 Usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan. 2 Pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lokasi UKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Dengan berkembangnya UKM, terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa. 3 Pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna; tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan. d. Pemerintah Bekerja Sama dengan Swasta Lokal dan Asing untuk Menjalankan Program Corporate Social Responsibility CSR Corporate Social Responsibility CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Corporate Social Responsibility CSR merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomisnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomisnya. Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal artinya kepada pemegang saham atau shareholder tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan stakeholders yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban tersebut. Beberapa hal yang termasuk dalam CSR ini antara lain adalah tatalaksana perusahaan corporate governance yang sekarang sedang marak di Indonesia, kesadaran perusahaan akan lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahan-masyarakat, investasi sosial perusahaan corporate philantrophy. Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders atau para pemegang saham. Melainkan pula stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Kegiatan CSR perusahaan akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di antaranya sebagai berikut. 1 Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. 2 Membuka ruang kerja dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 3 Turut membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, dengan menggunakan pekerja yang berasal dari sekitar perusahaan mereka dapat menyumbangkan kenaikan angka angkatan kerja dengan menciptakan lapangan kerja, menyediakan pelatihan, menyediakan produk-produk yang disediakan oleh orang-orang kalangan bawah maka secara langsung akan memberikan dampak kepada golongan bawah tersebut. 4 Meningkatkan standar pendidikan, dengan memberikan beasiswa kepada yang benar-benar membutuhkan dan membantu dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan khusunya untuk pendidikan dasar. 5 Penyelesaian masalah lingkungan. 6 Akan lebih menguatkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, kelembagaan sosial, dan memperkecil terjadinya konflik sosial. 7 Meningkatkan standar kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kesehatan terutama bagi masyarakat sekitarnya. Contohnya, dengan penyediaan fasilitas air bersih, atau dengan membuka klinik kesehatan yang tidak berlaku untuk karyawannya saja, tapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Pelaksanaan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah. Melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya. Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta perusahaan melalui kegiatan CSR. CSR yang dapat berperan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial adalah CSR yang bersifat community development pengembangan masyarakat seperti pemberian beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pembangunan sarana kesehatan dan lain sebagainya. e. Pemerintah Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan Ekonomi Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. 3. Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu sebagai berikut. a. Subsidi Dalam pengertian umum, subsidi berarti bantuan yang diberikan dengan tujuan mengurangi beban. Dalam pengertian ekonomi, subsidi berarti pengeluaran pemerintah dalam bentuk transfer of payment, artinya pengeluaran yang tidak memperoleh imbalan. Dalam kaitannya dengan perkembangan perekonomian skala nasional, subsidi berarti bantuan yang diberikan pemerintah pusat untuk meringankan beban biaya yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat. Subsidi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut. 1 Subsidi BBM Subsidi BBM diberikan pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah. 2 Subsidi Non-BBM Subsidi non-BBM yang meliputi subsidi listrik, subsidi bunga kredit program, subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, dan subsidi PSO Public Service Obligation bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu dan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi sebagian kebutuhannya, serta membantu BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umum. Subsidi non-BBM ini pada umumnya disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menghasilkan dan menjual barang atau jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jualnya dapat lebih rendah dari pada harga pasarnya dan dapat terjangkau oleh masyarakat. Dalam pelaksanaanya memang subsidi baik BBM maupun non-BBM memiliki permasalahan-permsalahan di antaranya menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien, pemborosan pemakaian, tidak tepat sasaran dan lain-lain. Penanganan permasalahan akibat adanya subsidi pemerintah sangat penting dan terus dikaji agar tepat sasaran dan memenuhi unsur prioritas. b. Pengenaan Pajak Pajak yang diterima oleh pemerintah bisa digunakan untuk redistribusi pendapatan masyarakat. Pajak bisa dikatakan sebagai alat untuk redistribusi pendapatan masyarakat karena dana dari pajak akan digunakan oleh pemerintah dalam pembangunan fasilitas umum atau kepentingan umum. Bisa juga digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan dimana para pengangguran bisa memanfaatkan hal ini sehingga pendapatan masyarakat dengan otomatis akan merata dengan adanya lapangan pekerjaan. Jadi pada dasarnya fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan merupakan salah satu bentuk pengembalian dana pajak yang sudah dibayarkan untuk memfasilitasi masyarakat. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. .
  • vc56wlfxt4.pages.dev/441
  • vc56wlfxt4.pages.dev/504
  • vc56wlfxt4.pages.dev/449
  • vc56wlfxt4.pages.dev/832
  • vc56wlfxt4.pages.dev/292
  • vc56wlfxt4.pages.dev/647
  • vc56wlfxt4.pages.dev/361
  • vc56wlfxt4.pages.dev/360
  • vc56wlfxt4.pages.dev/148
  • vc56wlfxt4.pages.dev/238
  • vc56wlfxt4.pages.dev/135
  • vc56wlfxt4.pages.dev/820
  • vc56wlfxt4.pages.dev/123
  • vc56wlfxt4.pages.dev/872
  • vc56wlfxt4.pages.dev/192

    • redistribusi pendapatan pemerintah pusat memerlukan dana